Penjelasan Hukum Pidana Materiil dan Formil

Hukum Pidana Materiil dan FormilHukum pidana materiil merupakan ilmu hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan

Hukum Pidana Materiil dan Formil

Hukum pidana formil merupakan seluruh garis hukumnya menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana.

Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk menjatuhkan penerapan pidana. Keseluruhan hukum tersebut berlaku pada suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana yang berlaku bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.

Lakukan penentuan kapan dan dalam hal apa mereka melakukan pelanggaran. Sehingga bagi yang melanggar larangan tersebut dapat diberikan sanksi. Memberikan ketentuan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Mezger (Sudarto: 1990)

Aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan telah yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat memberikan akibat berupa pidana disebut sebagai hukum pidana. Dengan demikian, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu memiliki maksud agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana, untuk itu perbuatan tersebut harus memenuhi syarat, yaitu perbuatan tertentu harus berupa perbuatan yang dilarang, perbuatan tertentu tersebut harus dilakukan oleh orang.

Pidana memiliki tujuan sebagai sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Secara umum pengertian pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Berdasarkan pengertian pidana tersebut, maka pengertian hukum pidana dapat dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan tersebut, dan pidana.

Menurut hukum positif, pidana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim. dan perampasan barang-barang tertentu.

Pidana Materiil dan Formil

Hukum pidana terdiri dari dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Adapun perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yaitu :

Hukum Pidana Materiil

Adalah hukum pidana yang memuat mengenai aturan yang menetapkan dan merumuskan mengenai perbuatan yang dapat dipidana, memuat mengenai pidana seperti KUHP, memuat mengenai aturan syarat untuk dapat menjatuhkan pidana.

Hukum Pidana Formil adalah hukum pidana yang mengatur mengenai kewenangan negara melalui aparat penegak hukum untuk melaksanakan haknya dalam menjatuhkan pidana. Jenis hukum juga dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum atau dikenal dengan sebutan algemene strafrecht, merupakan hukum yang memuat tentang aturan-aturan hukum pidana yang berlaku pada setiap orang.

pidana khusus merupakan hukum yang memuat tentang aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut tentang golongan atau orang tertentu, seperti golongan militer yang diatur dalam KUHPM, serta berkaitan dengan  jenis-jenis perbuatan tertentu seperti perbuatan korupsi yang sudah diatur dalam UU Korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *